Hasil Konvensi UN:

Tahun Depan UN Tetap Digelar

Jakarta-Konvensi Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan selama dua hari mulai Kamis (26/9) hingga Jumat (27/9) menghasilkan rumusan bahwa UN tahun depan tetap diselenggarakan. Adapun butir-butir hasil rumusan tersebut akan diakomodir ke dalam prosedur operasional standar (POS) UN.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim menyampaikan, jika negara ini ingin maju harus ada ujian yang mengukur standar nasional itu sendiri. Menurut dia, perlu ada ujian yang mengukur kompetensi peserta didik di akhir masa belajar di satuan pendidikan. "Akhirnya kita sepakat untuk tetap tahun depan melaksanakan Ujian Nasional dengan komposisi (UN:Nilai Sekolah) 60:40," katanya pada penutupan Konvensi UN di Kemdikbud, Jakarta, Jumat.

Musliar mengatakan, komposisi untuk menentukan nilai akhir ini masih sama dengan penyelenggaraan UN pada tahun ini. Pada tahun-tahun ke depan, kata dia, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN keduanya menentukan kelulusan peserta didik masing-masing dengan komposisi 100 persen."Saya kira ini langkah luar biasa yang bisa kita sepakati tadi malam dan tadi di pleno," katanya.

Terkait penggandaan soal, lanjut Musliar, telah disepakati akan diserahkan ke daerah. Namun, kata dia, masih akan dibahas apakah berbasis region atau provinsi."Kalau itu dicetak di masing-masing daerah belum tentu juga ada percetakan yang mampu mencetak soal di daerah itu. Efektivitas pencetakan itu akan kita pikirkan bersama-sama," ujarnya.

Sementara, untuk butir-butir rumusan tentang pengawasan dan pengamanan akan dimasukkan ke dalam POS. Sebelum POS itu disahkan akan dimintakan masukan terlebih dahulu kepada dinas pendidikan provinsi. "Misal soal pemindaian dan pengiriman rapor kalau dimasukkan ke dalam rumusan kan terlalu detil. Mungkin itu akan kita akomodasi ketika kita membuat POS," kata Musliar (***)

Sudah Mengalami Banyak Perbaikan

Konvensi Ujian Nasional  (UN) yang berlangsung selama dua hari, 26-27 September 2013, memang telah berusaha mencari titik temu dari mereka yang pro dan kontra, terhadap UN. Adu argumentasi para peserta menggambarkan betapa konvensi ini sangat penting untuk menghasilkan pelaksanaan UN yang makin baik.

Hasil rumusan yang telah dihasilkan adalah cermin dari apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan konvensi UN. Berikut testimoni dari para peserta.

Djumadiono, Komnas Pendidikan

Kami berpendapat, dimanapun orang belajar harus ada evaluasi. Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan jika tidak ada evaluasi.

Saya melihat UN tahun lalu masih kurang pengelolaan dalam manajemen. Ini karena banyaknya permasalahan di lapangan yang muncul. Karena itu, perlu ada pembenahan dan perbaikan ke depan. Persoalan apakah soal mau dicetak di tiap provinsi, menurut saya bergantung pada control, sejauh mana dapat dijaga keamanan terhadap soal.

Ke depan, UN yang dilaksanakan pemerintah harus benar-benar kredibel, terutama transparan. Yang menjadi persoalan di lapangan, orang-orang yang kontra dengan UN hanya melihat dari sisi negatifnya saja.

Kalau perencanaan dan pelaksanaannya baik, maka dengan sendirinya UN akan mempunyai kredibilitas yang tinggi dan masyarakat akan menerima dengan baik.

Arief Rachman, Pakar Pendidikan

Setelah proses beberapa tahun UN sudah mengalami banyak perbaikan dan karenanya saya tidak banyak mengkritisi lagi. Dengan memperhitungkan nilai raport dan nilai sekolah, saya menganggap pemerintah telah mengakomodir perbedaan kualitas pendidikan dan guru di daerah yang berbeda-beda. Saya anggap UN itu penting dan perlu untuk dilaksanakan.

UN menyatukan murid, guru dan semua pelaku pendidikan di Indonesia dalam suatu suasana NKRI yang menegakkan kebersamaan dan kedaulatan negara ini. Tidak ada jenjang pendidikan yang tidak diselesaikan dengan evaluasi, karenanya UN sangat penting sebagai bagian dari evaluasi.

Saya mengusulkan pelaksanaan manajemen UN diperbaiki sehingga pemetaan yang dilakukan melalui UN bisa dipakai untuk memperbaiki fasilitas pendidikan terutama perbaikan pendidikan di daerah. Tuntutan kelulusan 100 persen juga perlu diperhatikan supaya tidak memicu kecurangan.

Simon Ruwako, Ketua Dewan Pendidikan NTT

UN perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya dari waktu ke waktu. Kami mendukukung Mendikbud dan Wamendikbud untuk melaksanakan UN. Kami di NTT telah melakukan seminar 3 hari berturut-turut membahas tentang UN. Hasilnya UN masih tetap diperlukan tapi perlu dibenahi tatakelolanya.

Penyelenggaraan UN hendaknya lebih banyak dilaksanakan oleh Ditjen Dikdas dan Dikmen karena ini adalah tupoksi mereka sedangkan Dikti lebih fokus pada pengawasan dan evaluasi. Saya juga berharap agar nilai standar kelulusan jangan diturunkan bahkan jika perlu bisa ditingkatkan.

Lusia Soetanto, Dewan Pendidikan Propinsi DKI Jakarta

UN merupakan salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi hasil pendidikan di Indonesia. UN juga merupakan suatu cara untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, bagi saya UN ini adalah suatu yang perlu kita dukung. Mewakili dewan pendidikan DKI Jakarta,Selama 2 hari mengikuti konvensi UN ini, sungguh luar biasa. Banyak paparan baik dari Mendikbud maupun dari para ahli pendidikan yang sangat bermanfaat bagi para pelaku pendidikan.

Sebagai pelaku pendidikan dari tahun 1967 sampai sekarang yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan di beberapa propinsi. Saya melihat negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kualitasnya berbeda-beda, kalau standarnya dihilangkan, sekolah akan semau mereka sendiri.

Saya menilai pelaksanaan UN sudah cukup bagus tetapi memang masih ada beberapa kesalahan teknis disana-sini. Konvensi ini melibatkan pelaku dunia pendidikan dari berbagai propinsi di Indonesia sehingga cukup mewakili suara dari bangsa secara keseluruhan. Saya Optimis ke depan pelaksanaan UN akan semakin baik lagi dengan diadakannya konvensi UN ini.

Bagi mereka yang tidak setuju dengan pelaksanaan UN, saya hargai pendapat mereka, tapi ini adalah negara yang mempunyai struktur dan aturan main, sehingga tidak bisa semau mereka sendiri.

Aliyafid, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan

UN adalah tanggung jawab kita semua, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, maupun masyarakat.

Saya kira jika ingin UN kredibel, maka semua pihak di sekolah harus dapat menekankan nilai kejujuran, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, maupun stakeholders lainnya.

Untuk penyelenggaraan UN, sebaiknya percetakan dilakukan di provinsi supaya mudah dalam pendistribusian soal. Termasuk pengawasannya sudah sangat baik karena melibatkan perguruan tinggi.

Saran saya, khusus pengawasan dari kepolisian, sebaiknya tidak menggunakan pakaian dinas. Ditakutkan hal ini dapat mempengaruhi psikologis siswa. Gunakan saja pakaian bebas rapi dengan tanda pengenal resmi.

Imam Bukhari, Pengurus Pusat Pendidikan Ma’arif

Tidak ada yang salah dengan UN baik dari kajian pedagogig, filosofis maupun peraturan. Nnamun yang perlu diantisipasi adalah tentang dampak bawaan dari UN. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar UN tidak mereduksi pendidikan dari asalnya untuk mendidik anak menjadi pembelajaran untuk menjinakkan soal UN.

Kecurangan-kecurangan juga perlu dihilangkan dengan adanya tim sukses untuk mengejar tingkat kelulusan 100 persen. Menurut saya kuncinya adalah peningkatan kualitas guru sehingga bisa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak didik.

Rusdi, Atase Pendidikan RI di Malaysia

Malaysia juga melaksanakan UN seperti di Indonesia mulai dari sekolah rendah, SMP dan SMA. Kegunaan UN di Malaysia selain sebagai pemetaan juga digunakan sebagai syarat untuk masuk perguruan tinggi. Bahkan siswa-siswa yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian langsung dibiayai negara untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Saya sangat setuju jika nanti hasil UN di Indonesia juga bisa menjadi syarat masuk perguruan tinggi.

Soal di Malaysia juga dibuat oleh tim seperti di Indonesia tetapi ada eksternal validitas yang dibandingkan dengan negara commonwealth lainnya untuk menilai ujian yang dilakukan dinegaranya dapat diterima di negara lain. Hal ini bisa menjadi pembanding untuk pelaksanaan UN di negara kita. (***)